Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM

 

Dalam rangka meningkatkan kinerja berkelanjutan dan menuju kearah pengimplementasian ASN yang dinamis

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 yang berisi tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

 

Kami Pilar Teknotama menawarkan Pelatihan yang kami rancang khusus kedalam 2 materi berikut,

Adapun materi yang tersedia adalah sebagai berikut :

 

1. ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DESKRIPSI

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang memadai dan salah satu komponen peningkatan kapasitas di daerah adalah Pengembangan SDM atau Diklat bagi pejabat struktural di daerah. Untuk itu suatu analisis jabatan atau analisis pekerjaan sangat diperlukan untuk menempatkan pegawai yang tepat dengan diskripsi pekerjaannya. Analisis jabatan merupakan proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan  pengkajian data jabatan menjadi informasi jabatan dalam rangka pendayagunaan aparatur pemerintah.

TUJUAN

Untuk menentukan berapa jumlah karyawan/pegawai yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, selain itu juga untuk menentukan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang dapat dilimpahkan kepada seorang pegawai.

MATERI

1. Pengertian Analisis Jabatan

• Definisi Analisis Jabatan
• Peraturan-peraturan terkait penyusunan Analisis Jabatan (Undang-undang No 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, Peraturan Kepala BKN Nomor 12 tahun 2011, Permendagri Nomor 35 Tahun 2012 )

2. Peran Analisis Jabatan dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil

• Urgensi Analisis Jabatan dalam pengelolaan Pegawai Negeri Sipil
• Aplikasi Analisis Jabatan dalam rekruitmen dan seleksi, kediklatan, pengangkatan dalam jabatan, penilaian kompetensi, analisis kebutuhan pegawai, dsb

3. Tahapan dalam penyusunan Analisis Jabatan (umum)

• Langkah-langkah penyusunan Analisis Jabatan secara umum
• Contoh pengisian form Analisis Jabatan

4. Identifikasi sumber data Analisis Jabatan

• Kebutuhan personil sebagai sumber data dalam Analisis Jabatan
• Data dan dokumen yang dibutuhkan dalam Analisis Jabatan

5. Teknik pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Analisis Jabatan

• Teknik wawancara
• Teknik observasi
• Kuesioner
• Lain – Lain

6. Penyusunan identitas jabatan sesuai nomenklatur jabatan

• Penyusunan nama jabatan dan ikhtisar jabatan
• Penyusunan uraian tugas

7. Penyusunan Deskripsi Jabatan

• Penyusunan identitas jabatan
• Penyusunan uraian jabatan

8. Penyusunan Spesifikasi Jabatan

• Penyusunan persyaratan pendidikan, kediklatan, pengetahuan, dan ketrampilan
• Penyusunan persyaratan psikologis
• Penyusunan persyaratan Fisik

9. Latar belakang penyusunan Analisis Beban Kerja

• Kondisi umum manajemen kepegawaian di Indonesia
• Roadmap Reformasi Birokrasi

10. Pengertian Analisis Beban Kerja

• Pengertian Analisis Beban Kerja
• Peraturan-peraturan terkait penyusunan Analisis Beban Kerja (Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2008, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian No. 19 Tahun 2011)

11. Manfaat Analisis Beban Kerja dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil

• Analisis kebutuhan pegawai pada setiap jabatan
• Penggabungan dan pemekaran unit kerja
• Penataan pegawai

12. Komparasi Metode Perhitungan Kebutuhan Pegawai

• Analisis Beban Kerja berdasar Permendagri
• Analisis Beban Kerja berdasar Permenpan RB

13. Tahapan dalam Analisis Beban Kerja

• Langkah-langkah Analisis Beban Kerja
• Contoh pengisian form Analisis Beban Kerja

14. Teknik pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam

15. penyusunan Analisis Beban Kerja

• Teknik wawancara
• Teknik observasi
• Kuesioner
• Lain – Lain

16 Identifikasi waktu kerja

• Standarisasi waktu kerja efektif
• Standarisasi waktu penyelesaian kerja

1. Identifikasi beban tugas
2. Perhitungan kebutuhan pegawai
3. Penyusunan Peta Jabatan

 

     2. PENGELOLAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAERAH

DESKRIPSI

Pelatihan ini dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan kondisi daerah yang semakin hari semakin kompleks dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelatihan yang nantinya menggunakan metodelogi Kebutuhan Pengembangan Kapasitas (Capacity Building Need Assessment) dan Rencana Aksi (Action Plan) secara praktis, yang telah dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah seperti penyediaan pelayanan publik, perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah serta partisipasi dan akuntabilitas dalam urusan pemerintah.

 

TUJUAN

• peserta mampu menjadi motivator dan dinamisator program pengembangan kompetensi pegawai di unitnya masing-masing
• mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang dapat terus bersaing dan menjadi Sumber Daya Manusia yang berkualitas handal di segala aspek, untuk melayani masyarakat.

 

MATERI

1. Kebijakan Pengembangan Kompetensi sesuai PP 11 Tahun 2017
2. Perencanaan Pengembangan Kompetensi
3. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi Jabatan (Teori dan Praktik)
4. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi Individu (Teori dan Praktik)
5. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi Lembaga (Teori dan Praktik)
6. Pengembangan Kompetensi
7. Pengertian, Tujuan dan Manfaat Pengembangan Kompetensi
8. Jenis-jenis Pengembangan Kompetensi

• Pengembangan Kompetensi melalui Diklat Formal
• Pengembangan Kompetensi melalui Diklat Teknis
• Pengembangan Kompetensi melalui pemagangan, coaching dan mentoring

        9. Evaluasi Pengembangan Kompetensi

       10. Pemanfaatan dan Pemberdayaan PNS Pasca Pengembangan Kompetensi

 

 

PT. Pilar Teknotama

Professionals Training

 

Taman Griya Indah III – Blok H-201

Jl. Tambak, Ngestiharjo, Yogyakarta 55182

 

Untuk Informasi lebih lanjut silahkan hubungi kami

Kamal : 0812 2629 285

Isnen : 0813 2821 2553