Keharusan Transformasi Digital bagi Pemerintah | Digital dan perkembangan teknologi, merupakan era yang tidak terhindarkan. Keduanya dapat menjadi manfaat atau mudarat bagi kehidupan, membahas spesifik Transformasi digital pada pemerintahan dan perubahan pola kerja dan pola pikir pemerintahan dalam menyikapi perubahan masif pada perkembangan Teknologi digital belakangan masih kentara ketidaksiapannya.
Transformasi Digital sesuai dengan namanya utamanya adalah satu perubahan dari pola pikir dan pola kerja bertujuan percepatan peningkatan kinerja yang dilalui instansi pemerintah, dan dalam seringkali juga masyarakat, yang melihatkan pemanfaatan teknologi informasi (digital).
Perubahan pola pikir dan pola kerja dimaksud dapat terwujud dalam perubahan pada kebijakan, aturan, proses bisnis, struktur organisasi, kebutuhan kompetensi SDM, sistem manajemen, infrastruktur dan teknologi pendukung dan banyak hal lain.
Perhatikan, mayoritas dalam proses adaptasi pada Transformasi Digital adalah kesiapan dalam menyikapi “perubahan”. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa betapa pentingnya kemampuan untuk melakukan perubahan tersebut dan oleh karenanya “manajemen perubahan” menjadi penting dalam memastikan keberhasilan dari transformasi digital.
Red : Pelatihan Manajemen Perubahan
Mitigasi kendala pada transformasi digital
Di lain sisi melihat pada kondisi nyata di sektor pemerintahan, ada beberapa kendala dalam implementasi transformasi digital. Aspek ketersediaan infrastruktur dan teknologi harus di siapkan dan di optimalkan serta dipastikan kelayakannya,karena keduanya merupakan kendala terbesar dalam implementasi Transformasi Digital.
Pentingnya infrastruktur dan teknologi, yang sering memerlukan investasi dan pembiayaan operasional yang besar, yang perlu mendapat prioritas anggaran dan didukung kemauan politik dan sinergi antar birokrasi.
Aspek-aspek lain ini bila tidak diperhatikan akan mengurangi peluang keberhasilan sehingga investasi akan infrastruktur dan teknologi akan terbuang sia-sia. Aspek lain transformasi digital adalah aspek “proses” dan “manusia”. Pada aspek proses dan manusia ini perlu diantisipasi terjadinya berbagai hambatan, termasuk juga yang didasari adanya konflik kepentingan dan ego sektoral yang sudah layak dihilangkan.
Pada aspek proses dan manusia ini perlu diantisipasi terjadinya berbagai hambatan, termasuk juga yang didasari adanya konflik kepentingan dan ego sektoral yang sudah layak dihilangkan.
Perubahan proses bisnis juga berdampak pada aspek manusia yang harus melalui perubahan pola pikir, praktik, serta kebiasaan menjalankan proses bisnis sehari-hari. Perubahan ini juga memerlukan manajemen perubahan yang diterapkan dengan baik agar tidak menjadi hambatan di samping membawa dampak yang kurang diharapkan. Beberapa kebijakan dapat diambil bagi strategi percepatan transisi penerapan transformasi seperti alih daya yang dibarengi dengan alih teknologi.
Red : Digital Transformation Plan & Strategy
