Renstra adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disuse dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Sedangkan, LAKIP/LKJIP merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan/Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan Renstra dan LAKIP/LKJIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari Renstra dan LAKIP/LKJIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.
Cikal bakal lahirnya LAKIP adalah berasal dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.
Dalam penerapan dan pembuatannya diperlukan komitmen pimpinan dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi juga mendorong kesadaran seluruh pegawai dan pejabat akan pentingnya budaya kinerja. Melalui pentingnya budaya kinerja ini, diharapkan keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun.
Kami PITMA adalah provider pelatihan Jogja yang menyediakan paket Pelatihan Penyusunan Renstra dan LAKIP/LKJIP bagi anda yang membutuhkan. Tema dan materi pelatihan terus kami perbaharui disesuaikan dengan kebutuhan & perkembangan terkini.
Dari sisi output atau tujuan dalam pelatihan ini diantaranya sebagai berikut :
- Mengembangkan profesionalisme SDM aparatur pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang lebih berkualitas
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan kinerja manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government)
