Logo-Pitma-Jogja
Search

Pusat Pelatihan Pemerintahan bagi ASN

Pusat Pelatihan Pemerintahan bagi ASN

Pusat Pelatihan Pemerintahan bagi ASN | Suatu pemerintahan dikatakan baik jika adanya sistem pemerintahan yang baik pula, sistem Pemerintahan yaitu suatu tatanan dari hal-hal yang paling berkaitan, membentuk satu – kesatuan dalam suatu negara yang berdaya upaya untuk mencapai tujuan negara yang bersangkutan.

Pelatihan Pemerintahan atau biasa disebut Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan DIKLAT merupakan suatu kegiatan sama. Ketiganya berkaitan dengan pengembangan kompetensi pegawai di lingkup pemerintahan. Tujuan diadakan Pelatihan pemerintahan adalah meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan di bidang pemerintahan agar meningkatnya kinerja yang profesional dan berkompeten di lingkup pemerintahan.

Dokumentasi Pusat Pelatihan Pemerintahan bagi ASN di Yogyakarta

Apa itu Ilmu Pemerintahan?

Mengutip laman Akupintar, Ilmu Pemerintahan merupakan studi keilmuan yang mempelajari tentang pengelolaan manajemen, kegiatan administrasi, kepemimpinan, hingga penyelenggaraan organisasi ataupun badan publik yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar dapat menjalankan fungsi negara dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang tertuang di dalam undang-undang.

ASN sebagai Abdi Negara, Abdi Pemerintah dan Abdi Masyarakat mempunyai posisi dan kedudukan yang strategis dalam mewujudkan Pembangunan Nasional, disamping memberikan fungsi pelayanan kepada masyarakat, ASN dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja secara profesional berdasarkan pada kualifikasi dan kompetensi. Pada era zaman now ini, seiring dengan terbitnya UU No 5 tahun 2014 tentang ASN, sudah menjadi keharusan bahwa PNS harus memiliki kemampuan, ketrampilan  dan kekuatan dalam menopang tugas-tugas pemerintahan, salah satu diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan/atau  Bimbingan Teknis (Bimtek) yang sesuai dengan kebutuhan, melalui suatu proses dan sistem perencanaan pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan.

Pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud harus menggambarkan secara jelas jenis-jenis Diklat yang dibutuhkan setiap instansi, serta senantiasa dievaluasi untuk lebih meningkatkan kualitas Diklat, untuk itu perlu adanya penguatan peran Analisa Kebutuhan Diklat. Melalui program-program Diklat/Bimtek sebagai wahana dalam pengembangan potensi diharapkan nantinya setelah selesai mengikuti kegiatan, peserta dapat lebih meningkatkan kualitas SDM

Daftar Pelatihan Pemerintahan PITMA

Materi Pelatihan Pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara

Sebagai upaya untuk peningkatan pemahaman di Bidang Pemerintah Daerah (Pemda), kami mengadakan sosialisasi/pelatihan/bimtek/diklat Pemda di beberapa wilayah dengan narasumber yang berkompeten dan fasilitas yang memadai. Berikut adalah beberapa materi pelatihan pemerintah sesuai kebutuhan setiap instansi:

Silahkan pilih materi pelatihan untuk pemerintahan yang ada dibawah ini sesuai dengan kebutuhan di Instansi masing-masing:

  1. Bimtek Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan APBD;
  2. Bimtek Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;
  3. Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara;
  4. Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  5. Bimtek Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD;
  6. Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
  7. Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
  8. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD;
  9. Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja;
  10. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Pp No.71/2010 & Permendagri No.64/2013);
  11. Bimtek Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011);
  12. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah;
  13. Bimtek Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah;
  14. Bimtek Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah;
  15. Bimtek Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri No. 4 Tahun 2008;
  16. Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN);
  17. Bimtek Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011);
  18. Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah;
  19. Bimtek Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013;
  20. Bimtek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa;
  21. Bimtek Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan;
  22. Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah;
  23. Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB );
  24. Bimtek Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015;
  25. Bimtek Pedoman Teknis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial;
  26. Bimtek Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2,7 berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD);
  27. Bimtek Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
  28. Bimtek Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
  29. Bimtek Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  30. Bimtek Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi;
  31. Bimtek Rencana Strategis (Rentra) pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
  32. Bimtek Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa;
  33. Bimtek Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP. No. 60 Tahun 2014;
  34. Bimtek Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
  35. Bimtek Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah;
  36. Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  37. Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
  38. Bimtek Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019;
  39. Bimtek Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  40. Bimtek Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Desa;
  41. Bimtek Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan;
  42. Bimtek Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah;
  43. Bimtek Sosialisasi dan Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
  44. Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa;
  45. Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah / Negara
  46. Strategi dan Tata Cara serta Teknik Penilaian Aset Daerah
  47. Sistem dan Tata Cara Penghapusan Aset
  48. Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)
  49. Pengelolaan Aset /Barang Milik Daerah Sesuai PP 27 Tahun 2014 dan Penilaian Aset / Barang Milik Daerah Serta Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Sesuai Permendagri 64 Tahun 2013
  50. Tata Cara Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah / Negara (BMD/N) sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016
  51. Manajemen Aset Daerah dan Inventarisasi Aset
  52. Pemanfaatan & Pengelolaan Barang Milik Daerah
  53. Pemeriksaan Aset Tetap
  54. Penatausahaan Barang Milik Daerah
  55. Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
  56. Bimtek Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014
  57. Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil
  58. Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian
  59. Bimtek Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  60. Bimtek Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  61. Bimtek Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK)
  62. Bimtek Penilaian Prestasi Kerja Pns Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
  63. Bimtek Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
  64. Bimtek Strategi Sikap Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun dengan Meningkatan Wawasan Keterampilan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Selain daftar materi pelatihan pemerintahan yang di atas, kami juga melayani lebih banyak lagi tema lainnya. Jika masih ada yang perlu dipertanyakan mengenai Pelatihan Pemerintahan, jangan ragu untuk menghubungi kami.

Pusat Pelatihan Pemerintahan

PT. Pilar Teknotama (PITMA) adalah penyelenggara pelatihan dan pendidikan/diklat, bimbingan teknis/bimtek, sosialisasi peraturan, undang-undang maupun program-program pemerintah. Dengan tujuan meningkatkan pemahaman akan peraturan, undang-undang dan program pemerintah tersebut, sehingga dapat diaplikasikan dalam setiap tugas-tugas sebagai aparatur pemerintah.

Bimtek, diklat maupun sosialisasi yang diselenggarakan oleh PITMA terbuka untuk setiap instansi terkaitan dan untuk semua aparatur pemerintah di seluruh Indonesia.

PITMA – Professional Training Jogja

Pondok Permai 1, Blok B2, Jl. Tambak No.2, Sumberan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta 55182

Telepon / Fax 0274 – 556329

Daftar gratis Langganan artikel pelatihan

× Butuh Bantuan?